Law

Law
Logo

Senin, 03 Desember 2012

Sistem Peradilan Pidana Anak, Perbandingan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



BAB I
PENDAHULUAN
            Tuhan Yang Maha Esa pada mulanya telah menciptakan seorang manusia bernama Adam. Adam ketika disurga merasakan kesepian yang mendalam, oleh karenanya diciptakanlah seorang manusia lagi bernama Hawa.
            Dari Adam dan Hawa inilah melahirkan kembali anak-anak/keturunan-keturunan manusia hingga saat ini. Pada perkembangannya, seorang anak itu harus menjalani beberapa proses, yaitu dididik dan dilindungi agar kelak dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa.
            Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen tegas menyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi :
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
            Dari Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 diatas jelas bahwa anak menpunyai hak-hak seperti halnya manusia ataupun orang dewasa pada umumnya, yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang, serta hak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
            Dalam kenyataannya, seorang anak yang pada umumnya adalah manusia, juga bisa melakukan hal-hal seperti layaknya manusia (orang dewasa) pada umumnya, tak terkecuali hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan norma/hukum yang berlaku.
            Bahwa anak seperti halnya manusia pada umumnya, juga berhak menjaga harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
            Di samping itu, Negara Indonesia yang juga menjadi pihak dalan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
            Dalam rangka melaksanakan Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia telah megesahkan diantaranya : Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan yang terakhir Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



BAB II
PERMASALAHAN
            Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak. Yang pertama adalah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berganti menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
            Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan juli 2012 lalu dibanding dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demin terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (“integrated criminal justice system”) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya.
            Sebuah upaya yang patut diapresiasi oleh kita bahwa Pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaruan undang-undang atau substansi hukum (legal substance reform), tetapi juga yang lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaruan struktur hukum (legal structure reform) dan pembaruan budaya hukum (legal culture reform) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (legal ethic and legal science/education reform).[1]
            Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan-perubahan dibandingkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diantaranya :
A. Definisi anak
B. Lembaga-lembaga anak
C. Asas-asas
D. Sanksi pidana
E. Ketentuan pidana



BAB III
PEMBAHASAN
A. DEFINISI ANAK
            Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat definisi Anak, Anak Nakal, dan Anak Didik Pemasyarakatan.
·         Anak
“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”
·         Anak Nakal
“Anak Nakal adalah :
a.  anak yang melakukan tindak pidana; atau
b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”
·         Anak Didik Pemasyarakatan
“Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan adalah Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.”
            Sedangkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak diperluas lagi, dan cenderung kepada penggunaan anak dalam sistem peradilan, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana, hal ini juga tidak terlepas dengan adanya Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga mempengaruhi definisi anak dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
·         Anak yang Berhadapan dengan Hukum
“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”
·         Anak yang Berkonflik dengan Hukum
“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
·         Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”
·         Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana
“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”
B. LEMBAGA-LEMBAGA ANAK
            Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak disebutkan secara rinci tentang lembaga-lembaga apa saja yang terdapat dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), tetapi lebih cenderung ke arah pemasyarakatan atau lebih tepatnya dialihkan kepada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini terbukti dengan adanya bunyi Pasal 1 poin ke-3 :
“Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan adalah Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.”
            Tetapi dalam perkembangannya dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat lembaga-lembaga antara lain : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
·         Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
“Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.”
·         Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)
“Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.”
·         Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
“Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.”
C. ASAS-ASAS
            Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak menyebut secara khusus bahwa pengadilan anak didasarkan atas asas-asas apa saja, tetapi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi:
“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
a. pelindungan;
b. keadilan;
c. nondiskriminasi;
d. kepentingan terbaik bagi Anak;
e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
h. proporsional;
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
j. penghindaran pembalasan.”
            Asas-asas tersebut dicantumkan dalam Pasal 2 adalah demi terjaminnya hak-hak anak dalam Sistem Peradilan.
D. SANKSI PIDANA
            Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana, baik pokok maupun tambahan, antara lain :



Undang-undang No. 3 Tahun 1997
Undang-undang No. 11 Tahun 2012
Pidana Pokok
Pidana Pokok
a. pidana penjara;
b. pidana kurungan;
c. pidana denda; atau
d. pidana pengawasan.
a. pidana peringatan;
b. pidana dengan syarat:
1) pembinaan di luar lembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan.
c. pelatihan kerja;
d.pembinaan dalam lembaga; dan
e. penjara.
Pidana Tambahan
Pidana Tambahan
a. perampasan barang-barang tertentu dan atau
b. pembayaran ganti rugi.
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. pemenuhan kewajiban adat.

E. KETENTUAN PIDANA
            Yang menarik dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tentang adanya Ketentuan Pidana yang tercantum dalam bab XII Pasal 96 s/d 101 yang mana tidak terdapat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi antara lain :
Pasal 96
“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
Pasal 97
“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
Pasal 98
“Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”
Pasal 99
“Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 100
“Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”
Pasal 101
Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.



BAB IV
KESIMPULAN
            Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami banyak reformasi. Dari segi definisi anak menjadi lebih luas dan mengarah kepada sistem peradilan pidana. Dari segi lembaganya terdapat lembaga-lembaga yang dapat menjamin hak anak dalam menjalani sistem peradilan. Dari segi asas juga jelas bahwa hak-hak anak dijunjung tinggi dalan Undang-undang tersebut. Dari segi sanksi pidana terhadap anak, mengalami perluasan yang tadinya cenderung mengikuti KUHP, sekarang lebih ke arah perluasan dari sanksi pidana itu sendiri. Dan hal yang baru tentu saja terlihat dari ketentuan pidananya yang tidak terdapat dalam Undang-undang yang lama.


[1] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, 2010, hal.6

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar